Nasional

Retno Marsudi Sebut Pimpinan FPI Masih Berpaspor WNI Surat Pencekalan Rizieq Shihab Viral

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi ikut berkomentar setelah surat pencekalan Imam Besar FPI mencuat di kalangan masyarakat. Retno Marsudi mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) masih mencari info terkait surat pencekalan Rizieq Shihab. Dirinya enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait surat pencekalan Rizieq Shihab sebelum Kemenko Polhukam mendapatkan informasi lebih lanjut.

"Menkopolhukam sudah menyampaikan, pak menko sedang mencari informasi. Jadi itu," kata Retno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019), seperti yang dikutip dari . Retno menambahkan, informasi yang ia terima, saat ini Rizieq Shihab mash memegang paspor warga negara Indonesia (WNI). "Iya Pak Menko ya. Sedang dicari informasi ya. Paspor, beliau masih memegang paspor WNI," kata dia.

Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD telah memberikan komentar terkait surat pencekalan terhadap Rizieq Shihab. Menurut Mahfud MD, dirinya masih ingin melihat dan membuktikan dahulu adanya surat pencekalan tersebut. "Jadi, surat pencekalan itu ada masalah yang disebutkan di situ kenapa harus dicekal. Jadi, saya belum tahu."

"Nanti saya mau lihat kalau memang ada surat pencekalan itu apa masalahnya," kata Mahfud MD di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Minggu (10/11/2019). Mahfud MD menambahkan, Rizieq Shihab adalah warga negara Indonesia, maka ia juga harus mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang sama. Namun, dirinya juga menjelaskan negara memiliki hak haknya untuk mempertahankan eksistensinya.

Ia mengaku dalam setiap hukum selalu juga dihadapkan pada dilema. "Jadi, di sini ada pertemuan mengatur hukum, mengatur negara itu memang selalu dihadapkan pada dilema." "Pada satu sisi melindungi hak hak asasi warga, pada satu sisi mempertahankan negaram" ujar Mahfud MD.

"Sehingga di sini menggunakan security dibawa pendekatan HAM," pungkasnya. Mahfud MD juga membantah, pemerintah Indonesia telah mencekal Imam Besar FPI itu. Bahkan, kini Mahfud MD mengungkap kejanggalan yang diklaim Rizieq Shihab sebagai surat pencekalan.

Mahfud MD menilai, pernyataan Rizieq Shihab yang mengaku dicekal selama 1,5 tahun tak sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Ia menyebutkan, alasan yang disampaikan Rizieq Shihab justru menunjukkan, surat cekal yang diperlihatkan itu bukan dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Seperti yang diberitakan dari melalui Kompas.com , Mahfud MD menilai pernyataan Rizieq Shihab di akun YouTube Front TV semakin menguatkan, pemerintah Indonesia tidak pernah menerbitkan surat tangkal untuk mencegah Rizieq pulang.

"Jadi begini ya, sampai hari ini tidak ada bukti atau indikasi pencekalan, pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizieq." "Karena menurut hukum Indonesia, orang dicekal (cegah tangkal) itu maksimal enam bulan," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (12/11/2019). "Dia ngakunya sudah 1,5 tahun dicekal, berarti tidak bermasalah dengan Indonesia dia. Itu harus ditanyakan ke Arab Saudi, kenapa dicekal? Kita enggak tahu," kata dia.

Mahfud MD pun meminta Rizieq Shihab membuktikan adanya surat pencekalan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi. "Kalau ada buktinya, Indonesia mencekal, bilang ke saya, nanti saya selesaikan. Begitu saja," ucap dia.