Nasional

Presiden Merasakan Ada yang Tidak Beres di Kabinet Jokowi Ancam Lakukan Reshuffle Politikus PAN

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang memperlihatkan rasa kecewanya terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. "Presiden sudah menyebut akan melakukan apapun, termasuk akan melakukan reshuffle. Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya," kata Saleh Daulay kepada wartawan, Jakarta, Minggu (29/6/2020) malam. Saleh Daulay melihat, Jokowi tidak puas dengan capaian kinerja para pembantunya di lingkup eksekutif dan masih jauh dari harapannya dalam penanganan Covid 19 yang berdampak luas.

“Implikasinya kan luas, termasuk pada tingkat ekonomi masyarakat. Presiden juga khawatir betul dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi," kata Saleh Daulay. Menurutnya, sikap marah dan kecewa yang disampaikan Jokowi merupakan hal yang wajar, karena dalam kondisi yang sudah luar biasa, dianggap biasa biasa saja oleh menterinya. "Sangat wajar dan tepat jika presiden marah. Tugas beliau adalah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan," ujar Saleh.

“Saya melihat bahwa fokus presiden adalah penyelamatan 267 juta warga negara dan itu disebut beberapa kali dalam pidato. Untuk itu, presiden rela melakukan banyak hal, termasuk reshuflle dan mengeluarkan payung hukum yang diperlukan," sambung Saleh. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020). Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid 19. Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1 2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6 7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. "Kita harus ngerti ini. Jangan biasa biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi. Masih dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan rasa kecewanya terkait minimnya belanja kementerian di masa krisis pandemi Covid 19.

Menurut Jokowi, minimnya belanja kementerian akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Ia pun meminta agar belanja kementerian segera dipercepat semaksimal mungkin "Saya perlu ingatkan belanja belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat cepatnya, karena uang beradar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

"Jadi belanja kementerian tolong dipercepat," tambahnya. Jokowi pun menyinggung Kementerian Kesehatan yang masih minim menggunakan alokasi belanjanya. Padahal, disaat krisis ini, Jokowi ingin kecepatan kementerian dalam melakukan perputaran uang.

"Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke rem ke situ semua," ujar Jokowi. "Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga mentrigger ekonomi," ucapnya. Jokowi pun merasa heran, padahal anggaran Rp 75 triliun di sektor kesehatan bisa dialokasikan dengan cepat ke tenaga media hingga belanja alat kesehatan.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," kata Jokowi.