Metropolitan

Kadis Kebudayaan Belajar Dulu Deh Polemik Surat Rekomendasi Formula E Ketua DPRD DKI

Penyelenggaraan Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas) masih saja berpolemik. Silang pendapat terus bergulir. Kali ini,Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun menyindir Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana yang menolak memperlihatkan surat rekomendasi yang dikeluarkanya untuk menggelar di area .

Padahal, bila mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan rekomendasi tersebut hanyalah TACB. "Kepala Dinas Kebudayaan suruh baca aturannya saja. Belajar dulu deh," ucapnya, Senin (18/2/2020). Politisi PDIP ini pun sangat menyayangkan sikap Kadisbud yang terkesan tertutup dalam memberi penjelasan soal rekomendasinya menyulap cagar budaya menjadi arena balap mobil.

"Kepala Dinas Kebudayaan sekarang bilang ini urusan eksekutif, lah dia kan minta duit sama DRPD, saya yang ketok palu," ujarnya. "Tujuannya baik kok , tapi kok malah ngomong seperti itu," tambahnya menjelaskan. Untuk itu, Prasetio menilai, surat rekomendasi untuk memuluskan keinginan Gubernur menggelar di merupakan kebohongan publik.

Pasalnya, dalam surat yang dikirimkan Anies ke Menteri Sekretariat Negara (Menseneg) Pratikno disebutkan bahwa Pemprov DKI telah mendapat rekomendasi dari TACB tingkat provinsi untuk menggelar balap mobil tanpa emisi itu di area cagar budaya. Tak lama berselang, isi surat itu pun langsung dibantah oleh pihak TACB DKI Jakarta yang menyebut tak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait . Setelah ada bantahan dari TACB, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah buru buru memberi klarifikasi.

Ia menyebut ada kesalahan ketik dalam pembuatan surat tersebut. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini pun mengatakan, rekomendasi itu diperoleh dari TSP, bukan TACB. "Setelah saya kroscek ada surat yang saya katakan itu pembohongan publik. Itu yang harus segera dibereskan," kata Prasetio.

Untuk menyelesaikan polemik ini, Prasetio menyarankan Pemprov DKI mencari lokasi lain untuk menggelar . "Saya enggak menghambat masalah ya. Kalau saya jangan di , harus pindah tempat, jangan cagar budaya ditabrak begitu," tuturnya. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi D, Hardiyanto Kenneth sangat menyayangkan statement Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan, yang dinilai terlalu tergesa gesa menyatakan jika pagelaran di Monumen Nasional (Monas) sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta

Padahal kenyataannya dari pihak TACB menyatakan sama sekali belum mengeluarkan rekomendasi terkait . Diketahui, Surat kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bernomor 61/ 1.857.23 tersebut ditandatangani oleh Anies pada 11 Februari 2020. Dalam surat itu, Anies mengatakan telah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka harus tegas dalam Polemik tentang Revitalisasi Monas dan . "Komisi pengarah harus tegas dalam menyikapi kasus tersebut. Kalau memang ada kesalahan dan ada bukti ya silakan konferensi pers dan beberkan ke publik, agar jelas dan terang, supaya tidak menjadi gaduh seperti ini jalan ceritanya. Pak Gubernur juga jangan menggiring opini yang bisa menyesatkan publik," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (16/2/2020). Menurutnya, jika memang terdapat adanya bukti manipulasi surat perihal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta soal , Gubernur DKI bisa dipidanakan.

"Jika memang Gubernur DKI terbukti melakukan manipulasi surat soal rekomendasi dari TACB, itu bisa di bawa ke ranah pidana," tegasnya. Kent juga menegaskan, bahwasannya dia atas nama pribadi dan Fraksi PDI Perjuangan menolak keras jika perhelatan tetap digelar dikawasan Monas yang dikenal sebagai salah satu cagar budaya di Indonesia itu. "Saya pribadi dan Fraksi PDI Perjuangan menolak keras diadakannya dikawasan Monas. Harga mati dan tidak ada tawar menawar," tegasnya.

Kent pun menilai, pagelaran di Monas tidak mempunyai nilai urgensi, hingga tidak harus dipaksakan dilaksanakan di Monas. Selain itu, Kent juga meminta negara dalam hal ini harus hadir, kalau tidak isu ini bisa berlarut larut secara berkepanjangan dan tidak ada kejelasan serta bisa memancing keresahan masyarakat. Monas ini bukan hanya kepunyaan warga Jakarta, tetapi sudah menjadi ikon nasional. "Formula E itu sangat terkesan di paksakan sekali. Kalau tetap diadakan di Monas coba saja bayangkan lalu lintas di kawasan Monas dan sekitarnya akan macet, ingat monas itu wilayah Ring 1 karena Istana Presiden terletak di sekitar kawasan Monas, jadi tidak bisa seenak enaknya seperti itu, lalu juga tidak ada jaminan acara ini bisa mendatangkan profit yang besar, ingat acara ini menggunakan APBD lho," tuturnya.

Pagelaran , kata Kent, harus dilakukan secara transparan dikarenakan agenda tersebut menggunakan APBD. "Semuanya harus jelas dan transparan arahnya, karena ini semuanya menggunakan uang rakyat, harus ada pertanggung jawabannya. Coba kalau bisa pak Anies selesaikan dulu masalah izin, jangan simpang siur tidak jelas seperti ini," tuturnya. Kent pun menyarankan, jika acara seharusnya bisa dilakukan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat; dan Sentul, Jawa Barat, karena daerah tersebut sangat luas, dan letaknya sangat strategis tanpa mengorbankan wilayah monas.

"Acara paling pas dilakukan di Sentul atau Kemayoran. Jika tidak Pak Anies harus bikin sirkuit yang memang khusus untuk pagelaran , jadi jangan di Monas titik," pungkasnya. Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat ke Mensesneg Pratikno soal tindak lanjut persetujuan di kawasan Monas. Dalam surat itu, Anies menyertakan rute lintasan yang masuk ke kawasan Monas.

Surat nomor 61/ 1.857.23 tersebut ditandatangani oleh Anies pada 11 Februari 2020. Dalam surat itu, Anies mengatakan telah mendapat rekomendasi dari TACB Provinsi DKI Jakarta. "Dalam rangka menjaga fungsi, kelestarian lingkungan dan cagar budaya di Kawasan Medan Merdeka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 nomor 93/ 1.853.15 tentang penyelenggaraan 2020," tulis Anies dalam suratnya. Namun hal itu berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta Mundardjito.

Mundardjito mengaku pihaknya tidak merekomendasikan pegelaran di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mundardjito juga mengaku, TACB pun tidak berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal rencana di Monas. Dia pun mendapat informasi dari media massa.