Nasional

Itu Kewenangan Kementerian BUMN 2 Direksi PT Asabri Dicopot Jokowi Tidak Perlu Tahu Istana

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur atas keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencopot dua direksi PT Asabri (Persero). "Itu kan kewenangan dari Kementerian BUMN. Beliau yang menjadi kewenangan teknis. Pak Jokowi enggak perlu tahu," kata Fadjroel Rachman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1/2020). Fadjroel Tachman menegaskan, keputusan merombak direksi Asabri murni kewenangan dari kementerian BUMN sebagai pemegang saham kendali.

Menurutnya, Jokowi pun tidak perlu mengetahui hal tersebut secara detail. "Enggak perlu. (Jokowi,red) enggak perlu (tahu,red) Itu benar benar kewenangan teknis," ucap Fadjroel Rachman. Dikabarkan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memecat dua direktur Asabri masing masing akni Direktur SDM dan Umum Asabri Herman Hidayat dan Direktur Keuangan dan Investasi Asabri Rony Hanityo Apriyanto.

Pemecatan keduanya dituangkan dalam surat keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020. "Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Herman Hidayat dan Rony Hanityo Apriyanto dari jabatan Direktur," kaya Kepala Bagian Humas dan Protokol BUMN Ferry Andrianto dalam keterangannya, Kamis (30/1/2020). Selain tentang pemberhentian pejabat, SK tersebut juga memuat soal Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asabri.

"Menteri BUMN juga mengubah nomenklatur jabatan direksi yang semula hanya tertulis Direktur menjadi Direktur SDM dan Hukum, Direktur Keuangan, dan Direktur Investasi," jelasnya. Untuk mengisi jabatan yang kemudian kosong, Erick Thohir mengangkat Eko Setiawan sebagai Direktur SDM dan Hukum, Helmi Imam Satriyono sebagai Direktur Keuangan, dan Jeffry Haryadi P Manullang sebagai Direktur Investasi.