Nasional

Ini Alasannya Mahfud MD Minta Mahasiswa yang hendak Demo Ubah Tuntutannya menuju Presiden Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah KonstitusiMahfudMDmahasiswa yang masih ingin menggelar demo mengubah tuntutannya. Pasalnya menurutMahfudMDPresidenJokowisudah mengabulkan hampir semua tuntutan Mahasiswa. Meski demikianMahfudMDmenjelaskan ada satu lagi Undang Undang yang harus dikawal Mahasiswa dan masyarakat Indonesia.

Mahfud MD mengatakan selain melakukan demo, Mahasiswa juga harus mengikuti perkembangan yang ada. "Adik adik mahasiswa supaya diikuti perkembangannya," kataMahfudMDdikutip dari Kompas TV. Menurut Mahfud MD hampir semua tuntutan Mahasiswa sudah dikabulkan Presiden Jokowi.

"Bahwa tuntutan anda itu hampir semua dipenuhi oleh Presiden, " kata Mahfud MD ditemui Kompas TV di kediamannya. Mahfud MD menjelaskan sejumlah tuntutan Mahasiswa yang sudah dipenuhi olehPresidenJokowi. Pertama tentang pembatalan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( RKUHP ).

"Satu tentang pembatalan rencana pengesahan rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana itu sudah dinyatakan dicabut menunggu pembahasan ulang, " kataMahfudMD. SehinggaMahfudMDmenyarankan agar Mahasiswa tidak lagi demi menuntut RKUHP. "jangan demo kok berteriak cabut RUU KUHP terus sudah, sudah lama kok Presiden, " kataMahfudMD.

Tak hanya RKUHP,MahfudMDmenjelaskan, RUU Permasyarakatan juga dibatalkan. "Persmasyarakatan udah juga dinyatakan tidak akan disahkan, RUU Pertahanan juga sudah dinyatakan dicabut," terangMahfudMD. Rancangan Undang Undang yang juga menuai banyak polemik, kataMahfudMD, juga sudah dicabut.

"RUU Pemberantasan tindak kekerasan seksual juga sudah dicabut, Minerba juga sudah dicabut, " kata Mahfud MD. "jadi sudah banyak dikabulkan oleh presiden, " tambahMahfudMD. Dengan begituMahfudMDmenyarankan agar Mahasiswa untuk menuntut hal lain bila masih ingin menggelar demo.

"Sehingga kalau memang masih mau demo agar agak lebih bermutu gitu, jangan minta itu lagi karena itu sudah dipenuhi, kok itu lagi yang diminta," kataMahfudMD. Mahfud MD mengakui masih ada tuntutan Mahasiswa yang belum belum dipenuhi olehPresidenJokowi. MenurutMahfudMDPresidenJokowiakan segera mengambil keputusan terkait dengan UU KPK yang sudah direvisi.

"UU KPK Presiden akan segera ambil keputusan," kataMahfudMD. Mahfud MD menegaskan Mahasiswa harus tetap mengawal terkait dengan UU KPK. "Nah kalau itu saudara masih punya hak untuk mengawal itu," tutupMahfudMD.

Jokowi seusai bertemu dengan sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019) mengaku akan mempertimbangkan usul tersebut. Padahal, pada Rabu (25/9/2019), melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jokowi menuturkan penolakan untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Mahfud MD lantas menuturkan isi diskusi yang terjadi hingga Jokowi kembali memutuskan untuk mempertimbangkan perppu tersebut.

Ia menuturkan jika Jokowi saat menolak usul perppu belum membaca naskah resminya. "Ya saya tanya ketika presiden menolak mengeluarkan perppu itu, naskah resminya dari DPR belum dikirim ke presiden sehingga belum baca kan naskahnya diputuskan sidang paripurna itu," ujarMahfudMD. KemudianMahfudMDmengatakan presiden membahas kembali bersama tokoh lainnya.

"Setelah beliau mendalami lagi dan berdiskusi dengan kita, lalu dibukalah," paparnya. Saat ituMahfudMDmenuturkan bahwa UU KPK hasil revisi memang telah sah secara hukum. "Saya bilang begini, undang undang revisi KPK itu sudah sah secara politik maupun hukum, karena sudah dibahas oleh DPR, di rapat paripurna, lalu diketok, itu sudah sah."

Ia kemudian menjelaskan bahwa secara aspek sosiologi belum tentu benar. Lantaran hukum seharusnya dibuat bersama rakyat. "Tetapi undang undang yang sah itu belum tentu benar secara sosiologi. padahal hukum itu kesepakatan antara negara dengan rakyatnya untuk bersama. Ternyata rakyat itu menolak, sehingga harus disikapi suasana masif yang menolak UU KPK itu," sebutnya.

Ia menjelaskan saat itu ada tiga jalan yang didiskusikan. "Dan penetapan itu hanya ada 3. Satu kalau mau direspons melalui legislative review jadi itu disahkan saja diundangkan, kemudian diagendakan lagi di DPR berikutnya untuk diubah lagi. Itu biasa terjadi," kataMahfudMD. "Ada undang undang yang berubah 3 kali empat kali dalam satu tahun, undang undang APBN juga berubah 2 kali. Itu enggak apa apa."

Namun usul ini berisiko tertolak oleh DPR RI yang sejak awal yakin dengan adanya UU KPK. "Tapi itu berisiko karena kira kira DPR tidak setuju, jadi enggak ada gunanya kan." Kemudian langkah kedua melalui judicial review.

Namun langkah ini juga berujung akan kembali ke langkah pertama. "Lalu cara kedua judicial review, itu berisiko juga, MK bisa menolak karena SK itu bukan menilai UU itu bagus atau tidak, SK itu hanya menilai UU itu salah atau tidak." "UU KPK ini salah secara konstitusi tapi bagus bagi kehidupan masyarakyat, oleh kerena itu nanti MK akan mengatakan, ya sudah diganti di legislatif saja. Seperti yang sudah sudah," jelas Mahfud MD.

Sehingga ia menwarkan untuk melakukan political review yang dimiliki oleh Jokowi. "Maka alternatif ketiga yang dianggap paling bagus adalah melakukan political review. Yaitu presiden mengambil keputusan secara sepihak dulu untuk kemudian diuji di legislatif pada masa sidang yang akan datang," katanya. "Yaitu dengan mengeluarkan Peppu, pergantian uu dengan menyatakan bahwa UU ini tidak berlaku dulu, sampai waktu tertentu untuk dibicarakan dulu," sebutMahfudMD.