Nasional

Biar Sakit Asal Enggak Mati Duga Ada Pihak yang Desak PSBB Dilonggarkan Pakar Sebut Kompromi

Pakar Kesehatan Masyarakat Hasbullah Thabrany menyebutkan ada banyak pihak yang harus berkompromi dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkan PSBB untuk menghambat pertumbuhan kasus positif Virus Corona (Covid 19). Meskipun begitu, muncul wacana PSBB akan mulai dilonggarkan.

Hal itu tampak dari transportasi umum yang diizinkan beroperasi kembali, disusul jumlah penumpang di Bandara Soekarno Hatta membludak. Menanggapi hal tersebut, Hasbullah mengungkapkan pendapatnya kenapa ada banyak kompromi dalam kebijakan menangani pandemi. "Kalau menurut saya, ini terjadi karena ada pihak pihak yang mendesak sana sini," ungkap Hasbullah Thabrany.

Menurut dia, golongan tersebut memang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Virus Corona. "Saya tidak boleh bilang korban, tapi memang terkena dampak," jelasnya. "Dia harus membayar cost nya, membayar biaya pengendalian Virus Corona," lanjut Hasbullah.

Hasbullah menilai dampak tersebut paling dirasakan pemilik usaha dan pekerja harian. "Misalnya, bisnisnya mulai melemah atau terpaksa berhenti," katanya. "Termasuk masyarakat yang bekerja informal," tambah Hasbullah.

Ia menyebutkan dampak itu akan menimbulkan gelombang protes terhadap pemutus kebijakan dalam penanganan Covid 19. Akibatnya, pemerintah akan berusaha mencari jalan tengah. Meskipun begitu, jalan tengah tersebut akan menimbulkan konsekuensi pada bidang lain, seperti risiko kesehatan masyarakat.

"Yang ini biasanya menimbulkan reaksi dan memprotes kepada pejabat," paparnya. "Akibatnya pimpinan yang tadinya punya protokol, 'Kasihan juga ada begini'," kata Hasbullah. "Kemudian mencari di mana yang bisa dikompromikan," lanjut dia.

Ia memberi contoh kebijakan terbaru yang mempersilakan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah untuk kembali bekerja. Sebelumnya, hanya karyawan dalam 11 sektor perkecualian yang dapat bekerja. "Sebagai contoh, saya menilai pernyataan yang berusia 45 tahun boleh bekerja. Itu hasil kompromi yang melihat risiko kematian," ungkap Hasbullah.

Kebijakan tersebut berdasarkan fakta risiko kematian pada usia 45 tahun ke bawah lebih rendah. "Jadi kemudian komprominya biar sakit, asal enggak mati," lanjut Hasbullah. Ia melanjutkan hampir seluruh pasien Covid 19 hanya menderita gejala ringan.

"Toh kalau data dunia 98 persen penderita Virus Corona ini tergolong ringan," katanya. "Hanya 2 persen yang serius," jelas Hasbullah. Meskipun begitu, di Indonesia kasus pasien Virus Corona menunjukkan gejala yang lebih serius.

"Jadi pikirannya seperti itu, kalau sakit biarin aja asal jangan sampai mati," papar Hasbullah. Hasbullah kemudian menanggapi wacana pelonggaran PSBB dengan mengizinkan kelompok usia di bawah 45 tahun untuk bekerja kembali. "Kalau saya sebagai orang Kesehatan Masyarakat, inginnya dari awal protokol dijalanin, ditegaskan," kata Hasbullah Thabrany, dalam tayangan Fakta di TvOne , Senin (18/5/2020).

Ia mengakui ada konsekuensi ekonomi dari kebijakan PSBB tersebut. "Bahwa ada 'korban', ada ongkos yang kita bayar dalam bentuk sebagian orang tidak mempunyai income , mungkin kesulitan makan," jelasnya. Hasbullah menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

"Di situlah di Undang undang Karantina, kita memberikan tunjangan itu," paparnya. "Tapi walaupun tidak karantina, mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan harus tetap menjadi tanggung jawab negara, menjamin supaya dia tetap makan," lanjut Hasbullah. Hal itu ia sampaikan mengingat banyaknya orang yang kehilangan penghasilan akibat pandemi.

"Kalau enggak, kita mencegah orang mati karena Virus Corona, tapi mati karena kelaparan," kata Hasbullah. Ia membenarkan pemerintah memang tidak dapat memastikan seluruh masyarakat kurang mampu mendapat bantuan. Hasbullah menekankan di situlah pentingnya distribusi peran ke pemerintah daerah.

"Tapi itu sudah merupakan bagian dari seluruh kebijakan. Mengekspansi bantuan sosial, meminta pemda menambah yang kurang," jelas Hasbullah. "Walaupun di lapangan pasti banyak masalah," tambahnya. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, Hasbullah menyebutkan PSBB adalah kebijakan yang paling tepat.

"Dengan kondisi Indonesia, apa boleh buat," ungkapnya. Mengenai wacana pelonggaran PSBB, Hasbullah menyebutkan saat ini belum waktu yang tepat. Hasbullah menilai pelonggaran PSBB dapat menjadi gelombang kedua penularan.

"Pelonggaran ini bisa menjadi 'penularan' baru," katanya. Sementara ini transportasi umum sudah kembali dibuka oleh Kementerian Perhubungan. "Transportasi dibuka, nanti sektor lain bilang, 'Industri ini juga perlu'. Ini yang saya khawatirkan," papar Hasbullah.