Metropolitan

Anies Baswedan Belum Bisa Beberkan Cara Pengawasannya Bakal Legalkan PKL Jualan di Trotoar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) dengan menempatkan mereka pada beberapa ruas trotoar setelah rampung direvitalisasi. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum bisa membeberkan bagaimana strategi pihaknya untuk mengawasi para PKL nantinya. Lantaran muncul kekhawatiran mereka justru menguasai trotoar, sehingga menghalangi pejalan kaki yang melintas.

Anies Baswedan menyebut saat ini pihaknya masih menggodok aturan tentang itu. Setekah rampung, baru kemudian langkah pengawasan dari Pemprov DKI diungkap kepada publik. "Nanti kalau sudah ada detailnya, kalau sudah lengkap (baru diumumkan)," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Menurut dia, dalam perumusan sebuah aturan, akan selalu melibatkan asumsi, tentunya akan ada pihak yang taat dan ada pihak yang tidak. Berangkat dari asumsi, Pemprov DKI akan menyusun sebuah konsep reward and punishment. Yakni memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman untuk yang tidak menaati.

"Begini kalau kita membuat sebuah aturan selalu dengan asumsi, akan ada yang menaati dan tidak menaati. Jadi itu selalu, dan bagi yang berpotensi tidak menaati selalu disiapkan penegakan aturannya," jelas dia. "Penegakan aturan dalam bentuk memberi reward dan memberi punishment. Itu prinsip. Jadi nanti dalam aturannya pasti diatur begitu. Supaya ada reward dan ada punsihment," imbuhnya. Anies enggan dalam mengambil atau menerapkan sebuah kebijakan, dirinya justru memberatkan bagi kalangan tertentu.

Sebab katanya, sudah terlalu banyak kebijakan terdahulu yang dibuat tapi malah bersifat diskriminatif terhadap kalangan lemah. "Jangan sampai kita diskriminatif pada mereka yang masih lemah, sudah terlalu banyak kebijakan kita itu yang dikriminatif pada yang lemah," kata Anies. Koalisi Pejalan Kaki mengajak Pemprov DKI Jakarta membedah payung hukum dalam memberi izin pedagang kaki lima (PKL) berjualan ditrotoar.

Mereka menganggap ada perspektif yang berbeda mengenai UU dalam memberi izinPKLberjualan. “Ayo duduk sama sama obrolin dan bedah, aturan mana yang akan dipakai?” Kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi, Kamis (5/9/2019). Alfred mengatakan, organisasinya tetap meminta agar DKI mengedepankan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aturan itu menjelaskan mengenai hak pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas pendukung berupatrotoar. Namun, DKI bakal membuat roadmap untuk menata PKL di trotoar. Alasan Gubernur DKI JakartaAniesBaswedanmenyusun roadmap, karena mengacu pada aturan yang dikeluarkan kementerian dan UU. Misalnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Aturan itu dikeluarkan mengacu pada Undang undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Anies Baswedan juga berpedoman pada pasal 7 ayat 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dan, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

“Sekarang gini, makanya sebaiknya kembali lagi ke asal. Mau pakai peraturan yang mana? UU Lalu Lintas atau tidak?” Tanya Alfred. Menurut dia, pembahasan mengenai payung hukum perlu dilakukan untuk menghindari potensi kesalahan terhadap aturan pemerintah daerah dengan ketentuan di atasnya. Apabila ini dibiarkan, dikhawatirkan bisa terjadi kesalahpahaman antara aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan daerah.

“Jadi kita di jalan raya itu rujukannya UU Lalu Lintas atau UU yang lain?" "Kalau bicara ruang ya semua juga ruang, tapi ini kan ada eksplisit mengenai UU Lalu Lintas,” ulasnya. Menurut dia,trotoarmerupakan bagian dari jalan raya, sehingga pedoman mengenai penataantrotoaryang pas adalah UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata dia, polisi memberikan sanksi tilang kepada pengendara yang melintas di trotoar juga karena mengacu pada UU tersebut. Sementara, Gubernur DKI JakartaAniesBaswedanmengatakan, pihaknya tengah menyusun roadmap untuk menataPKLberjualanditrotoar. Di kota maju di dunia, pemerintah setempat menjadikantrotoarsebagai sarana kegiatan lain seperti seni, budaya, komersial dan sebagainya.